Category Archives: News & Article

Bangun Kilang Minyak, Pertamina Bisa Tabrak Standar Akuntansi

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan keuangan PT Pertamina (Persero) masih mumpuni dalam membangun dua kilang baru dan empat perbaikan kapasitas dan kompleksitas kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) dengan tepat waktu. Asal, perusahaan minyak pelat merah itu cukup bergigi untuk tak mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengungkapkan, perseroan tidak ada masalah dengan penghimpunan dana. Namun, ada kekhawatiran skema kerja sama kilang dengan beberapa perusahaan internasional saat ini memberatkan pembukuan Pertamina.

Mengacu pada Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8, suatu kerja sama bisa disebut dengan sewa pembiayaan jika perjanjian antar keduanya menimbulkan hak untuk menggunakan aset yang dikerjasamakan. ISAK 8 didasarkan atas interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30.

Dalam melakukan perjanjian Joint Venture kilang, perseroan menjamin bahwa 100 persen penyerapan produksi kilang (offtake) akan dilakukan perusahaan. Sehingga, offtake tersebut dikategorikan sebagai sewa yang artinya harus dimasukkan ke dalam kewajiban (liabilitas).

Jika liabilitas semakin berat, artinya utang perseroan semakin gendut. Jika liabilitas semakin gendut, maka perseroan bisa melanggar persyaratan (covenant) perjanjian utang. Sehingga, secara pembukuan, keuangan Pertamina bisa membukukan rapor merah.

“Ini bukan masalah kepemilikan, tapi kalau offtake dibebankan 100 persen, maka utang mereka (Pertamina) berpengaruh,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Arcandra juga mengatakan, kondisi ini telah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurut dia, kepala negara menginstruksikan agar perseroan tak mengikuti ISAK 8 agar bisa mencari pendanaan.

Kasus serupa juga pernah diberlakukan kepada PT PLN (Persero), ketika kontrak milik pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) dikonsolidasikan kepada liabilitas PLN.

“Pak Presiden mengatakan agar diselesaikan seperti cara PLN. Karena yang saya tahu, Pertamina tidak mau utang,” imbuhnya.

Meski demikian, Arcandra masih belum yakin apakah jadwal kilang masih sesuai jadwal atau tidak. Namun, ia menangkap pesan bahwa Jokowi ingin agar kilang-kilang yang dikerjasamakan dengan perusahaan internasional itu bisa jalan tepat waktu.

“Saya sih menangkapnya pak Presiden masih ingin proyek kilang sesuai jadwal. Kalau dari Kementerian ESDM tentu saja ingin agar realisasi proyeknya tetap sama,” tutur dia.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengatakan, perusahaan sebisa mungkin menjaga covenant perjanjian utang dalam bentuk rasio utang terhadap laba sebelum pajak, bunga, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) atau debt-to-EBITDA ratio di bawah 3,5. Sehingga, pembebanan offtake tentu akan meningkatkan rasio tersebut.

“Makanya, apabila dengan jadwal kilang yang kami susun kemarin, ada masanya debt-to-EBITDA ratio kami lebih tinggi dari 3,5. Kami sih, melihatnya bukan penundaan jadwal kilang, ini akan bisa terlewati,” katanya.

Sebelumnya, Pertamina menyebut bahwa proyek-proyek kilangnya kemungkinan akan mundur dari jadwal. Adapun, dua proyek yang targetnya digeser adalah proyek RDMP Cilacap yang dikerjasamakan dengan Saudi Aramco dan pembangunan kilang baru di Tuban bekerjasama dengan OJSC Rosneft.

Rencananya, jadwal RDMP Cilacap akan mundur dari target 2021 ke 2023. mendatang. Sementara, kilang Tuban akan mundur dari 2022 menjadi 2024 nanti. Hal itu dirasa memberatkan secara pembukuan. Apalagi, total investasi kedua proyek itu menelan dana hingga US$20,8 miliar.

Proyek RDMP Cilacap rencananya bisa menambah kapasitas produksi dari 350 ribu barel per hari ke angka 400 ribu barel per hari. Sementara itu, proyek kilang baru di Tuban diharapkan memiliki kapasitas sebesar 300 ribu barel per hari.

Kedua proyek tersebut merupakan bagian dari megaproyek kilang Pertamina yang diharapkan bisa memiliki kapasitas sebesar 2,3 juta barel per hari pada 2025 mendatang. Saat ini, kapasitas kilang existing Pertamina tercatat 1,04 juta barel.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170619081732-85-222672/bangun-kilang-minyak-pertamina-bisa-tabrak-standar-akuntansi/

Pertamina Kaji Usulan Jokowi Ubah Standar Akuntansi Laporan Keuangan

PT Pertamina (Persero) belum memutuskan mengenai perubahan standar akuntansi keuangan yang selama ini dipakainya. Padahal hal itu merupakan usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meringankan keuangan perusahaan dalam menggarap proyek kilang minyak.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan masih mempelajari detail dampak dari perubahan sistem tersebut. Adapun saat ini perusahaannya menggunakan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (ISAK 8). “Kami lihat posibilities-nya,” kata dia kepada Katadata, Kamis (21/6).

Pertamina memang sedang mengalami kendala keuangan dalam menggarap proyek kilang minyak. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban membeli seluruh produk hasil olahan kilang.

Jika perusahaan pelat merah itu membeli seluruh produk hasil olahan kilang minyak, maka beban utang yang dimiliki mitranya juga akan tercatat dalam laporan keuangan. Ini tentu akan menjadi permasalahan ketika mencari sumber pendanaan.

Alhasil Pertamina meminta mitranya, seperti Saudi Aramco di Kilang Cilacap dan Rosneft di Kilang Tuban untuk ikut menyerap produk hasil olahan kilang. Selain itu juga perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki negara ini juga berencana mengatur ulang jadwal kilang.

Kendala Pertamina itu sampai juga ke telinga pemerintah. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar akhirnya menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi. Hasilnya, Presiden menyarankan agar Pertamina mengubah sistem akuntansi yang selama ini mereka pakai.

Menurut Arcandra, apa yang dialami PLN dan Pertamina memiliki persamaan. Ketika PLN menerapkan ISAK 8 sebagai standar akuntansinya, semua utang dari kontraktor yang berkontrak dengannya ikut terhitung. Alhasil, utang tersebut membengkak.

Namun, jika tidak memakai ISAK 8, Pertamina akan terbebas dari kewajiban mencatat seluruh utang mitranya. Dengan begitu, rasio utang Pertamina tak bertambah besar sehingga mudah mencari sumber pendanaan baru.

Cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan harus mengurangi porsi kepemilikannya di proyek kilang. “Mau share-nya berkurang atau tidak, kalau offtake-nya 100 persen Pertamina, yang menanggung utangnya mereka,” ujar dia.

Sumber : http://katadata.co.id/berita/2017/06/23/pertamina-pelajari-usulan-jokowi-ubah-standar-akuntansi

Ketua MPR Buka Pekan Ilmiah Akuntansi

BANDA ACEH – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Dr H Zulkifli Hasan SE MM membuka Pekan Ilmiah Akuntansi (PIA) Ke-20 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Senin (30/10). Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaka) Unsyiah itu berlangsung sejak 30 Oktober hingga 4 November 2017.

Pada kesempatan itu, Zulkifli Hasan juga menyampaikan presentasi berjudul ‘Menjahit Kembali Merah Putih’. Di hadapan ratusan mahasiswa, Ketua MPR itu mengajak peserta untuk meluruskan pandangan keliru tentang beragama dan berbangsa. “Taat beragama dianggap jauh dari berbangsa, pemeluk agama yang taat dianggap tidak nasionalis,” ujarnya.

Padahal menurut Zulkifli, paham agama dan paham kebangsaan saling menopang. Dikatakan, menjadi pemeluk agama yang taat merupakan jalan untuk menjadi warga negara yang baik. “Beragama adalah pangkal berbangsa. Mencintai tanah air adalah sebagian dari iman,” jelasnya.

Maka dari itu, dia mengajak peserta untuk menjahit kembali merah putih. Menurutnya, umat Islam tidak boleh menjadi sasaran ‘pengkotak-kotakan’ kelompok dengan menggunakan identitas pancasila. “Umat Islam dan ulama adalah penjaga demokrasi. Ini bukti bahwa Islam dan demokrasi seiring sejalan,” kata dia.

Kegiatan PIA Ke-20 diawali dengan seminar internasional yang menghadirkan keynote speaker, Prof Dr Ayoib B Che Ahmad dari Universiti Utara Malaysia. Dalam presentasinya, Prof Ayoib menyampaikan tantangan akuntan di era ‘Industri 4.0’, yaitu tren terkini dalam teknologi manufaktur. “Analis menyebutnya revolusi industri keempat yang akan mengubah sejumlah aspek dalam masyarakat,” ujar Ayoib.

Menurutnya, karena perubahan teknologi, ekonomi dan sosial yang pesat, pendidik harus mempersiapkan mahasiswa untuk menyambut pekerjaan yang belum tercipta, teknologi yang belum ditemukan, dan masalah yang belum diketahui akan muncul ke depan.

Selain itu, PIA ke-20 juga menghadirkan berbagai kegiatan menarik di antaranya expo, essay, accounting cycle, debat, pelatihan software, dan lainnya. Expo terbuka untuk umum sejak 30 Oktober sampai 4 November 2017. Terdapat 25 stan makanan dan pakaian yang dipamerkan di even itu.

 

Sumber : http://aceh.tribunnews.com/2017/10/31/ketua-mpr-buka-pekan-ilmiah-akuntansi