Minta Akuntansi Negara Berorientasi Hasil, Presiden Jokowi: Banyak Inefisiensi APBN dan APBD
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mensinyalir, saat ini masih banyak terjadi inefisiensi, baik APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
“Saya sudah cek satu per satu, banyak sekali inefisiensi itu. Setiap kegiatan yang ada, coba dilihat satu per satu, tidak jelas hasil yang akan dicapai,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, pada hari Kamis (14/9/17).
Menurut Presiden, masih banyak kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan ini hanya berorientasi asal menyelesaikan laporan, SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) sudah, dah rampung. Sementara sasaran tidak berorientasi pada hasil.
“Hati-hati dengan ini, percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan,” tegas Pesiden.
Presiden menyindir, banyak sekali yang ukuran-ukuran kinerjanya tidak jelas. Kemudian juga banyak tidak ada keterkaitan program dengan sasaran pembangunan. Lepas sendiri-sendiri. Kemudian kalau dirinci lagi, tidak sesuai dengan maksud kegiatan.
“Kemana nggak jelas juga. Inilah saya kira banyak inefisiensi di APBN/APBD yang perlu kita perbaiki besar-besaran,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur. Ia menyebutkan, yang lalu-lalu kita terlalu banyak membuat aturan-aturan, pagarnya dibuat tinggi-tingi. Tetapi nyatanya, yang lompat juga masih banyak sekali.
“Untuk apa pagar kalau yang lompat juga masih bisa,” ujarnya dengan nada bertanya.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan agar dalam membuat prosedur laporan itu yang simpel, yang sederhana. Permintaan ini, menurut Presiden, sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan engan melakukan revisi PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 168, menjadi PMK Nomor 173,
Presiden mengingatkan, bahwa niat kita bekerja bukanlah membuat laporan tetapi menghasilkan sesuatu. Karena itu, ia meminta agar dibuah prosedur yang simple, yang sederhana.
“Urusan SPJ sederhana, jangan sampai bertumpuk-tumpuk laporan,” ujarnya seraya menambahkan, agar dibuat saja maksimal 2-3 laporan.
“Itu sudah maksimal untuk saya. Ruwet lagi itu sudah. Yang paling penting gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diikuti, hasilnya jelas, sudah,” sambung Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, kita harus rombak semuanya, harus berani. sehingga kita semakin cepat bergeraknya, semakin cepat memutuskan, dan tidak terjebak kepada laporan, laporan, laporan.
“Yang penting meskipun laporannya hanya 2, yang paling penting akuntabel, gampang dicek, gampang dikontrol, pengawasannya mudah, pengawasannya mudah diikuti.Saya kira itu,” tegas Presiden Jokowi.
Pada Rakernas ini, pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 kali berturut-turut.
IAI: Ilmu Akuntasi Harus Menghadapi Tantangan Strategi di Era Digital
JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia Mardiasmo mengatakan tantangan ilmu akuntansi untuk menjalankan perannya akan semakin berat seiring dengan perubahan masif strategi di era digital.
“Peran ilmu akuntasi ini tantangannya makin berat. Di Indonesia itu spektrumnya sangat luas tidak hanya sektor pemerintah, namun BUMN dan BLU (badan layanan umum) juga butuh akuntansi yang luar biasa untuk mempertanggungjawabkan,” kata Mardiasmo dalam seminar IAI di Jakarta, Kamis (19/9/2017).
Mardiasmo yang juga menjabat Wakil Menteri Keuangan mengatakan bahwa perkembangan era digital memungkinkan audit keuangan yang mulai memanfaatkan teknologi informasi.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada tersebut mengatakan, peranan akuntansi kini tidak lagi terbatas pada book-keeping, namun mencakup pula pola perencanaan bisnis dan pengendalian internal.
Analisis yang terkait ilmu akuntansi juga akan berpindah dari sifat retrospektif menjadi prediktif. “Selain mengikuti perkembangan teknologi informasi, akuntan masa kini juga menghadapi tuntutan untuk melengkapi dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang model operasi bisnis terbaru,” kata Mardiasmo.
Ia menginginkan adanya peran pendampingan mengenai pelaporan keuangan, misalnya terkait dengan standar akuntasi pemerintah desa dan sistem akuntasi keuangan desa.
“Mahasiswa yang KKN (kuliah kerja nyata) ke desa bisa mengajari sistem akuntansi desa. Karena kalau masih tradisional, misalnya dalam menyusun RAB (rancangan anggaran biaya) untuk membangun bendungan, nanti tidak bisa memisahkan mana biaya dan mana aset,” kata Mardiasmo.
Ia menjelaskan dengan pemberlakuan standar akuntasi pemerintah desa dan sistem akuntasi keuangan desa akan membuat masyarakat desa bisa mengawasi pengelolaan penerimaan desa.
Sumber : http://www.netralnews.com/news/ekonomi/read/102872/iai.ilmu.akuntasi.harus.menghadapi.tanta
Pemporv Jatim terima penghargaan LKPD enam kali berturut-turut
Merdeka.com, Jatim – Gubernur Jawa Timur Soekarwo (Pakde Karwo) menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016 dari Menteri Keuangan RI.
Penghargaan diserahkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R. Wiwin Istanti pada acara Penghargaan Republik Indonesia terhadap LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim Tahun Anggaran 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).
Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Pemprov Jatim telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, untuk keenam kalinya Pemprov Jatim memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Selain Pemprov Jatim, penghargaan serupa juga diberikan kepada 30 kabupaten/kota se-Jatim yang terdiri dari 23 kabupaten dan 7 kota. Diantaranya Kabupaten Malang, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, dan Gresik. Juga, Kabupaten Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang dan Madiun.
Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengingatkan, terdapat empat permasalahan yang menyebabkan kabupaten/kota meraih opini WDP yakni pencatatan aset tetap seperti jalan dan tanah pemerintah daerah belum memiliki sertifikat. Kedua, sebagian sumber daya manusia pemerintah kabupaten/kota belum menguasai akuntansi dengan baik.
Ketiga, permasalahan bansos dan hibah yang peruntukannya tidak tepat. Keempat, penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan masih kurang.
Dalam kesempatan sama, Gubernur juga mengusulkan perlunya dibentuk help desk atau unit reaksi cepat (URC) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) untuk 8 kabupaten/kota yang masih memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI. “Untuk yang masih dapat WDP jangan dibiarkan, mereka harus ada yang mendampingi,” kata Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim saat Penganugerahan.
Dijelaskan, help desk terdiri dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, BPKAD Jatim, dan BPKP ini berfungsi untuk memberikan pendampingan bagi Kabupaten Bangkalan, Jember, Nganjuk, Sampang, Sumenep, Tulungagung, Madiun dan Kota Probolinggo. Harapannya, ke depan semua kabupaten/kota di Jatim bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian dari hasil LPKD.
“Harus ada kegiatan konsultasi help desk terhadap delapan kabupaten/kota. Kalau konsultasi sulit, harus ada yang membantu membenahi catatan terhadap LKPD mereka,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices.
Menurutnya, bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini WDP merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya pemda yang bersangkutan, tetapi pemerintah provinsi dan pusat juga harus ikut melakukan pembinaan. Dengan demikian bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan baik.
“Kalau pengelolaan keuangan daerah itu bisa dilakukan dengan baik dan akuntabel, maka LKPD yang dihasilkan juga akuntabel,” katanya.
Dihadapan Pakde Karwo dan bupati/walikota yang hadir, Wiwin mengingatkan agar LKPD yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD harus sudah diaudit oleh BPK RI dengan empat kriteria, yakni kesesuaian LKPD dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Kedua, kecukupan dalam pengungkapan. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Keempat, efektivitas sistem pengendalian intern.